PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui pemantauan harga dan ketersediaan bahan pangan guna menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama setelah momentum Idulfitri.
Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengatakan bahwa upaya tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah berbagai dinamika ekonomi.
Hal itu disampaikannya saat mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian secara daring dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (6/4/2026).
Yuas menyebutkan, kondisi stok pangan di Kalteng saat ini relatif aman, khususnya untuk komoditas beras yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Meski demikian, pengawasan tetap dilakukan secara berkelanjutan untuk mengantisipasi potensi gangguan distribusi maupun lonjakan harga.
“Ketersediaan stok pangan di Kalteng, khususnya komoditas beras, saat ini dipastikan dalam kondisi cukup dan aman. Namun, kewaspadaan tetap diperlukan agar stabilitas harga dan pasokan di pasar tetap terjaga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti isu penyesuaian harga BBM yang sempat berkembang di masyarakat.
Menurutnya, hal tersebut memiliki pengaruh terhadap psikologi pasar dan biaya distribusi, meskipun pada akhirnya rencana kenaikan tidak direalisasikan.
“BBM dapat memengaruhi biaya logistik dan persepsi pasar. Namun karena tidak ada kenaikan, maka stabilitas harga kebutuhan pokok diharapkan tetap terkendali,” jelasnya.
Sementara itu, berdasarkan laporan harian SPHP, kenaikan harga sejumlah komoditas seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging ayam ras lebih disebabkan oleh meningkatnya permintaan selama periode Lebaran.
Pemprov Kalteng pun terus memantau pergerakan inflasi, termasuk komponen harga yang diatur pemerintah atau administered prices, terutama pada sektor transportasi udara yang dinilai berpengaruh terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
“Kami terus mengawasi perkembangan inflasi dan memastikan harga-harga yang diatur pemerintah, termasuk tiket pesawat, tetap berada dalam batas yang wajar dan terkendali,” pungkas Yuas. (adv)
