Pemprov Kalteng Fokus Perkuat Fiskal Daerah dan Tingkatkan Efektivitas Belanja APBD

PALANGKA RAYA – Penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu fokus Pemprov Kalteng dalam mengelola APBD agar mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Komitmen itu disampaikan Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo saat menyampaikan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi pendukung DPRD terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, Senin (6/7/2026).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kalteng Riska Agustin dan dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, rektor serta pimpinan perguruan tinggi, kepala perangkat daerah lingkup Pemprov Kalteng, dan tamu undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Edy mengapresiasi seluruh fraksi pendukung DPRD yang menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Menurutnya, dukungan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut merupakan hasil sinergi yang terus terbangun antara Pemprov dan DPRD.

Meski demikian, capaian itu harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan, bukan sekadar mempertahankan prestasi.

“Opini WTP merupakan capaian yang patut kita syukuri. Namun, hal itu bukan berarti seluruh pengelolaan keuangan telah sempurna. Pemprov berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Edy.

Ia menjelaskan, penguatan fiskal daerah dilakukan melalui berbagai strategi, di antaranya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengendalian belanja yang lebih efisien, serta penyusunan proyeksi pendapatan yang lebih akurat.

Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memperluas ruang fiskal untuk membiayai program-program prioritas.

Terkait SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp216,07 miliar, Edy menyampaikan bahwa sebagian besar anggaran itu telah memiliki peruntukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara kewajiban atas sejumlah kegiatan yang belum terselesaikan akan dipenuhi melalui pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

Pemprov juga memastikan belanja daerah tetap diarahkan pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di sisi lain, pengembangan UMKM terus diperkuat melalui dukungan permodalan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, dan penyediaan sarana penunjang agar mampu meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Edy turut menyampaikan bahwa berbagai program pembangunan mulai menunjukkan hasil positif. Salah satunya tercermin dari penurunan tingkat kemiskinan di Kalteng, dari 5,26 persen pada September 2024 menjadi 4,94 persen pada September 2025.

Capaian itu didukung oleh pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial, bantuan pendidikan dan kesehatan, pasar murah, serta pengendalian inflasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Menutup penyampaiannya, Edy menegaskan Pemprov Kalteng akan menindaklanjuti seluruh masukan dan rekomendasi fraksi-fraksi DPRD dalam pembahasan berikutnya.

Sinergi yang terus terjalin antara eksekutif dan legislatif diharapkan mampu memperkuat kualitas pengelolaan APBD sekaligus mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (adv)

Jumlah Pengunjung 9