PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Armada, menekankan pentingnya inovasi dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor agar lebih mudah diakses masyarakat.
Ia menilai, kemudahan layanan menjadi faktor penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di berbagai daerah.
Menurut Armada, masih terdapat masyarakat yang menghadapi kendala dalam mengakses layanan Samsat, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang jauh dari pusat kota.
Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah daerah agar pelayanan publik dapat dirasakan secara merata.
“Pelayanan Samsat harus lebih dekat ke masyarakat. Kalau bisa, pelayanan hadir langsung ke desa-desa, tidak hanya di kota-kota besar,” ujarnya, Kamis (12/3/2026).
Ia menyebutkan, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas layanan Samsat keliling serta membuka titik-titik pelayanan terpadu di tingkat kecamatan.
Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menempuh perjalanan jauh hanya untuk memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan.
“Misalnya melalui Samsat keliling atau titik layanan terpadu di kecamatan-kecamatan. Ini bisa sangat membantu warga yang jauh dari pusat kota,” jelasnya.
Armada menilai, pelayanan yang cepat, sederhana, dan ramah masyarakat akan berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Jika akses pelayanan semakin mudah, masyarakat akan lebih terdorong untuk membayar pajak secara tepat waktu.
Ia juga mengingatkan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, optimalisasi pelayanan menjadi langkah strategis agar potensi penerimaan daerah dapat dimaksimalkan.
“Sayang kalau potensi ini tidak digarap dengan serius. Kita butuh sistem yang mendorong partisipasi, bukan yang malah mempersulit warga,” ujarnya.
Selain itu, Armada menilai pentingnya komunikasi yang baik antara penyelenggara layanan pajak dengan masyarakat.
Dengan adanya komunikasi dua arah, berbagai kendala yang dihadapi masyarakat di lapangan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi yang tepat.
“Pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat sistem yang tidak efektif. Harus terus ada pembenahan agar pelayanan publik semakin baik dan memenuhi harapan masyarakat,” tandasnya.
Ia berharap, dengan berbagai upaya peningkatan pelayanan tersebut, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat sehingga berdampak positif bagi pembangunan daerah di Kalteng. (*)
