DPRD Kalteng Ingatkan Pentingnya Respons Cepat terhadap Aspirasi Masyarakat Pelosok

PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengingatkan pemerintah daerah agar lebih responsif dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat, khususnya yang berasal dari wilayah pelosok.

Menurutnya, sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar warga masih memerlukan perhatian dan penanganan yang lebih serius.

Nafsiah mengatakan, keluhan mengenai kerusakan jalan, kekurangan tenaga pendidik, tenaga kesehatan, hingga keterbatasan fasilitas pelayanan publik masih sering disampaikan masyarakat kepada DPRD Kalteng.

Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan di sejumlah daerah.

“Memang hal-hal seperti ini masih ada, terutama di daerah pelosok. Soal jalan, guru, dan tenaga kesehatan masih sangat kurang di sana, masih dikeluhkan warga. Jadi ini menjadi perhatian buat pemerintah daerah,” kata Nafsiah, Rabu (3/6/2026).

Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga memengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Akses jalan yang belum memadai misalnya, dapat menghambat mobilitas warga dan distribusi hasil produksi masyarakat, terutama di daerah yang bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.

Di bidang pendidikan, keterbatasan jumlah guru dinilai dapat memengaruhi proses belajar mengajar serta kualitas pendidikan di daerah.

Sementara di sektor kesehatan, kurangnya tenaga medis dan fasilitas penunjang berpotensi menghambat masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan yang optimal.

“Persoalan seperti ini perlu mendapat perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat di daerah,” ujarnya.

Nafsiah menegaskan bahwa penyelesaian berbagai permasalahan tersebut memerlukan komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan.

Ia mendorong OPD di tingkat Pemprov maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan koordinasi agar setiap program pembangunan dapat berjalan selaras dan saling mendukung.

Selain itu, ia menilai pentingnya penyusunan program pembangunan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada sektor-sektor yang benar-benar menjadi prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi warga.

Ia juga menegaskan bahwa meskipun beberapa kewenangan berada di tingkat kabupaten dan kota, Pemprov tetap memiliki peran strategis dalam memperkuat koordinasi, memberikan fasilitasi, serta membantu mencarikan solusi terhadap persoalan yang membutuhkan dukungan lintas sektor.

“Kalau skala yang luas, misalnya untuk fasilitasi persoalan CSR, provinsi bisa masuk membantu,” tegasnya.

DPRD Kalteng berharap sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna mempercepat pemerataan pembangunan.

Dengan langkah tersebut, berbagai aspirasi yang selama ini disampaikan masyarakat di wilayah pelosok dapat ditindaklanjuti secara nyata dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan warga. (adv)

Jumlah Pengunjung 7