Penguatan Integritas Jadi Fokus, Palangka Raya Didorong Raih Predikat Kota Antikorupsi

PALANGKA RAYA – Kota Palangka Raya terus memantapkan langkah untuk menjadi Calon Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026.

Upaya tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemprov Kalteng sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dukungan itu disampaikan pada kegiatan Pembukaan Bimbingan Teknis Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Hapakat Jaya, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, Rabu (3/6/2026).

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Darliansjah, saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Kalteng mengatakan bahwa pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan pencegahan dan penguatan sistem pemerintahan.

Menurutnya, korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan karena berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik, terhambatnya program pembangunan, serta berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

“Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak sendi-sendi perekonomian, melemahkan kepercayaan publik, dan pada akhirnya menyengsarakan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Program Kabupaten/Kota Percontohan Antikorupsi merupakan salah satu langkah strategis untuk membangun budaya integritas di lingkungan pemerintahan daerah.

Program tersebut juga diharapkan mampu menciptakan sistem kerja yang lebih terbuka, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemprov Kalteng menilai pencalonan Palangka Raya sebagai kota percontohan antikorupsi merupakan momentum penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Sebagai ibu kota Kalteng, Palangka Raya dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi daerah rujukan dalam penerapan praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menegaskan bahwa pembangunan integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, predikat Kota Antikorupsi bukan sekadar capaian simbolis, melainkan hasil dari komitmen kolektif dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Untuk mendukung pencalonan tersebut, Pemkot Palangka Raya telah membentuk tim kelompok kerja rencana aksi penilaian kota antikorupsi yang melibatkan seluruh perangkat daerah.

Berbagai program penguatan sistem pencegahan korupsi juga terus dijalankan secara terintegrasi.

Program tersebut meliputi penguatan sistem pengaduan masyarakat, optimalisasi Unit Pengendali Gratifikasi, penerapan Probity Audit pada paket strategis, pembangunan Zona Integritas, pengembangan Whistle Blowing System, hingga pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan antikorupsi secara berkelanjutan.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Kunto Ariawan, mengatakan bahwa daerah yang ditetapkan sebagai percontohan antikorupsi akan menjadi model penerapan tata kelola pemerintahan yang baik bagi daerah lainnya.

Ia menyebutkan bahwa keberhasilan suatu daerah dalam membangun sistem antikorupsi dapat menjadi inspirasi sekaligus acuan bagi kabupaten dan kota lain untuk melakukan langkah serupa.

Kunto juga memberikan apresiasi atas peningkatan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Palangka Raya yang berhasil meningkat dari kategori rentan menjadi waspada.

Meski demikian, ia menilai masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat sejumlah aspek yang menjadi indikator penilaian.

Melalui bimbingan teknis tersebut, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin memperkuat sinergi dalam membangun budaya antikorupsi.

Dengan kolaborasi yang kuat, Palangka Raya diharapkan mampu memenuhi standar yang ditetapkan dan menjadi contoh penerapan pemerintahan berintegritas di Kalteng maupun tingkat nasional. (adv)

Jumlah Pengunjung 9