DPRD Kalteng Dorong Penguatan Ketahanan Pangan untuk Redam Tekanan Inflasi

PALANGKA RAYA – DPRD Kalteng menilai penguatan ketahanan pangan daerah menjadi salah satu langkah strategis untuk mengendalikan laju inflasi yang saat ini masih berada pada level cukup tinggi.

Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kalteng pada Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan dan 4,56 persen secara tahunan.

Capaian tersebut menempatkan Kalteng sebagai daerah dengan tingkat inflasi tertinggi ketiga di Indonesia.

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, mengatakan tingginya inflasi harus menjadi perhatian bersama karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada stabilitas harga kebutuhan pokok.

“Inflasi bukan hanya persoalan angka statistik, tetapi berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pengendaliannya harus menjadi prioritas,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).

Menurutnya, berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pasar murah, operasi pasar, dan pemantauan harga di lapangan merupakan langkah positif.

Namun, program tersebut perlu didukung kebijakan yang lebih berorientasi pada penguatan sektor produksi.

Ia menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama di Kalteng adalah masih tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah.

Kondisi ini membuat harga komoditas tertentu rentan mengalami kenaikan ketika terjadi gangguan distribusi atau perubahan harga di daerah pemasok.

“Ketika pasokan bergantung pada daerah lain, maka kita akan lebih mudah terdampak oleh gejolak harga. Karena itu, peningkatan produksi pangan lokal harus menjadi fokus bersama,” katanya.

Nafsiah menilai Kalteng memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

Jika potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, daerah akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan sekaligus menekan tekanan inflasi.

Selain penguatan produksi, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung yang dapat memperlancar distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok ke berbagai wilayah.

Menurutnya, distribusi yang efisien akan membantu menjaga harga tetap stabil hingga ke tingkat konsumen.

Data BPS mencatat Kota Palangka Raya mengalami inflasi bulanan tertinggi sebesar 0,70 persen, diikuti Sukamara sebesar 0,63 persen dan Sampit sebesar 0,42 persen.

Sementara itu, Kabupaten Kapuas mencatat deflasi sebesar 0,32 persen.

Perbedaan kondisi tersebut, kata Nafsiah, menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga.

Oleh sebab itu, diperlukan langkah yang adaptif dan berbasis pada kondisi lapangan agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif.

Sebagai lembaga pengawas, DPRD Kalteng akan terus memantau perkembangan harga kebutuhan pokok serta mengevaluasi pelaksanaan program pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah.

Pengawasan tersebut bertujuan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kami berharap seluruh pihak dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mengendalikan inflasi. Dengan pasokan yang terjaga, distribusi yang lancar, dan produksi lokal yang meningkat, stabilitas harga dapat dipertahankan sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga,” tandasnya. (adv)

Jumlah Pengunjung 14