![](https://malawen.com/wp-content/uploads/2026/06/MLW__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Pemerataan akses bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalteng menjadi perhatian Komisi II DPRD Kalteng.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, menilai masih diperlukan perbaikan dalam sistem distribusi agar tidak terjadi perbedaan harga maupun keterbatasan pasokan di kawasan pinggiran.
Menurut Bambang, program BBM satu harga yang diterapkan secara nasional harus mampu diwujudkan melalui distribusi yang efektif hingga ke daerah-daerah yang memiliki akses transportasi lebih terbatas.
Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat wilayah yang berada tidak jauh dari Kota Palangka Raya, namun masyarakatnya harus membeli BBM dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Salah satu contoh yang disoroti adalah kawasan Sebangau.
“Program Pertamina kan satu harga di seluruh Indonesia. Jadi seharusnya infrastruktur distribusinya juga siap untuk mengakomodasi daerah-daerah tersebut,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Bambang menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya tantangan dalam rantai distribusi BBM yang perlu mendapat perhatian bersama.
Disebutkannya bahwa, ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau merupakan faktor penting dalam mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menjelaskan, ketika distribusi BBM tidak berjalan optimal, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Selain meningkatkan biaya transportasi, kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi harga barang kebutuhan pokok karena meningkatnya biaya distribusi.
Oleh sebab itu, Komisi II DPRD Kalteng memandang perlu adanya evaluasi terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan penyaluran BBM, mulai dari sistem logistik, kecukupan kuota, hingga efektivitas pengawasan di lapangan.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi kendala yang selama ini menyebabkan ketimpangan harga maupun pasokan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II akan berkoordinasi dengan instansi terkait serta pihak Pertamina untuk mencari solusi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Hasil pembahasan nantinya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi guna memperkuat sistem distribusi BBM di Kalteng.
Selain menjamin ketersediaan pasokan, rekomendasi tersebut juga diharapkan dapat memastikan distribusi Pertalite berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Mengingat BBM jenis tersebut masih menjadi pilihan utama bagi sebagian besar pengguna kendaraan di berbagai daerah.
Bambang berharap upaya perbaikan yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di kawasan pinggiran.
Menurutnya, pemerataan akses energi merupakan bagian penting dari upaya mendorong pembangunan yang berkeadilan di seluruh wilayah Kalteng.
“Yang perlu didorong adalah komitmen Pertamina terkait ketersediaan kuota, terutama Pertalite. Komisi II nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi terkait hal tersebut,” pungkasnya. (adv)
