Sosialisasi IKD 2026 Perkuat Kesiapsiagaan Kalteng Hadapi Ancaman Bencana

PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng terus memperkuat fondasi penanggulangan bencana melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berbasis kajian risiko.

Langkah tersebut diwujudkan melalui Sosialisasi Kajian Risiko Bencana dan Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor BPB-PK Kalteng, Rabu (1/7/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, yang membacakan sambutan Sekretaris Daerah.

Dalam kesempatan itu, disampaikan apresiasi kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang telah memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Yuas mengatakan, penyelenggaraan sosialisasi menjadi momentum penting untuk memperkuat pemahaman seluruh pemangku kepentingan mengenai pentingnya penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berorientasi pada upaya pengurangan risiko.

Menurutnya, penanggulangan bencana merupakan salah satu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat sehingga membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan pemerintahan.

Oleh karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, Pemprov, serta pemerintah kabupaten dan kota harus terus diperkuat agar setiap program penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif.

“Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta memahami pentingnya penyusunan Kajian Risiko Bencana dan perhitungan Indeks Ketahanan Daerah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan penanggulangan bencana yang berbasis data, kajian ilmiah, serta kondisi riil di lapangan,” katanya.

Ia menjelaskan, Kajian Risiko Bencana dan IKD bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen strategis untuk mengidentifikasi tingkat ancaman, kerentanan, kapasitas, dan ketahanan daerah.

Hasil kajian tersebut akan menjadi pijakan dalam menyusun langkah mitigasi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memperkuat kelembagaan penanggulangan bencana di daerah.

Lebih lanjut, Yuas menilai pembangunan yang memperhatikan aspek pengurangan risiko bencana akan memberikan manfaat jangka panjang karena mampu meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta mengurangi potensi kerugian akibat bencana.

Ia juga mengajak seluruh peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan aktif, berdiskusi, dan saling bertukar pengalaman sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif untuk diterapkan di daerah masing-masing.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah pusat, Pemprov, pemerintah kabupaten dan kota, serta seluruh pemangku kepentingan, Kalteng diharapkan mampu membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh sekaligus mendukung terwujudnya Kalteng yang semakin BERKAH, Maju, dan Sejahtera.

Sosialisasi yang berlangsung selama 1–2 Juli 2026 tersebut diikuti sekitar 66 peserta dari BPBD Kalteng, BPBD kabupaten dan kota, perangkat daerah, serta instansi terkait.

Kegiatan ini juga diarahkan untuk menyelaraskan kebijakan penanggulangan bencana di seluruh daerah melalui penyusunan Kajian Risiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah yang lebih komprehensif sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan ke depan. (adv)

Jumlah Pengunjung 10