PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Agustiar Sabran, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemerintah Provinsi Kalteng diarahkan pada pengurangan belanja nonprioritas tanpa mengganggu program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan silaturahmi dan dialog bersama pimpinan organisasi pers dan wartawan di Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, baru-baru ini.
Forum tersebut menjadi sarana penyampaian informasi sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Provinsi Kalteng, Rangga Lesmana, dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada media yang telah berperan aktif mengawal pemberitaan pembangunan daerah.
“Mohon izin Bapak Gubernur, kami laporkan bahwa di waktu berjalan satu tahun ini teman-teman pers, media, dan jurnalis yang tergabung, baik itu bermedia kontrak dengan Pemprov ataupun yang saat ini juga belum berkontrak, mereka sudah mengawal dengan sangat baik berkaitan dengan pemberitaan,” ujar Rangga.
Ia menambahkan, kondisi efisiensi anggaran saat ini tidak membatasi langkah pemerintah dalam menjalankan program prioritas yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat Kalimantan Tengah.
Menanggapi hal tersebut, Agustiar menjelaskan bahwa sejak dilantik 11 bulan 10 hari lalu, pemerintah provinsi langsung melakukan penyesuaian terhadap struktur belanja daerah. Evaluasi difokuskan pada pengurangan pengeluaran yang tidak berdampak langsung pada pelayanan publik.
“Efisiensi anggaran kami sikapi dengan melakukan evaluasi dan pengurangan belanja yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor, kegiatan di hotel, dan pengeluaran sejenis lainnya,” jelasnya.
Menurut Agustiar, langkah itu diambil agar anggaran lebih optimal dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan jaring pengaman sosial. Program unggulan Satu Rumah Satu Sarjana tetap menjadi prioritas sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan.
Di bidang sosial, bantuan sosial kepada masyarakat tetap dilaksanakan dalam bentuk pangan dan bantuan tunai.
Ia menyebutkan penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih dari lima kali dalam setahun sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran. Insentif bagi RT, RW, pemuka agama, serta tokoh masyarakat juga tetap dianggarkan meskipun dengan penyesuaian.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalteng tengah mempersiapkan peluncuran Kartu Huma Betang sebagai inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai program pemerintah.
Gubernur menegaskan bahwa efisiensi anggaran merupakan strategi pengelolaan keuangan daerah agar lebih efektif, akuntabel, dan tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kalteng. (*)
