![](https://malawen.com/wp-content/uploads/2026/06/MLW__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
PALANGKA RAYA – Persoalan air bersih masih menjadi pekerjaan yang perlu mendapat perhatian di sejumlah desa di Kapuas.
Hal itu terungkap saat Anggota DPRD Kalteng, Muhajirin, menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses di delapan titik beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungan ke desa-desa, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Keluhan paling banyak berkaitan dengan ketersediaan air bersih, disusul persoalan gagal panen serta kebutuhan sarana pendukung untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Reses kemarin ada delapan titik. Fokusnya di desa-desa yang memang banyak masalah dan keluhan,” kata Muhajirin, Senin (7/9/2026).
Dari rangkaian pertemuan itu, kebutuhan air bersih menjadi aspirasi yang paling menonjol. Warga berharap adanya pembangunan sumur bor di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.
Sarana itu diharapkan dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air, terutama di lokasi yang belum memperoleh layanan air secara optimal.
“Dari delapan titik itu, keluhan yang paling banyak pertama masalah air, kemudian gagal panen, lalu hal-hal lain yang berkaitan dengan kebakaran. Mereka juga meminta bantuan peralatan,” ujarnya.
Muhajirin mengatakan persoalan air sudah lama dirasakan masyarakat. Keberadaan PDAM belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga di sejumlah wilayah pedesaan sehingga permintaan terhadap pembangunan sumur bor terus muncul dalam penyampaian aspirasi.
“Untuk masalah air, selain PDAM, persoalan ini memang sudah terjadi sejak dulu. Sekarang masyarakat lebih banyak meminta bantuan sumur bor,” jelasnya.
Ketersediaan air bersih menjadi bagian penting dalam menunjang kehidupan masyarakat. Air dibutuhkan bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi juga berbagai aktivitas warga.
Oleh karena itu, dukungan terhadap penyediaan sumber air di wilayah pedesaan diharapkan dapat membantu mengurangi kesulitan yang selama ini dirasakan masyarakat.
Selain air bersih, persoalan pertanian juga menjadi perhatian. Warga menyampaikan keluhan terkait gagal panen yang berpotensi memengaruhi pendapatan keluarga. Aspirasi ini menjadi masukan agar kebutuhan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian dapat ikut mendapat perhatian dalam agenda pembangunan.
Pada saat yang sama, masyarakat juga mengantisipasi ancaman karhutla. Warga mengusulkan bantuan peralatan pemadam yang dapat digunakan untuk melakukan penanganan awal apabila terjadi kebakaran di lingkungan desa.
“Mereka banyak meminta peralatan pemadam. Saya juga mendorong mereka untuk bisa mengantisipasi dan menangani persoalan itu,” kata Muhajirin.
Ketersediaan peralatan pemadam di tingkat desa menjadi penting karena masyarakat merupakan pihak yang berada paling dekat dengan lokasi ketika muncul kebakaran. Dengan sarana yang memadai, tindakan awal dapat dilakukan lebih cepat sambil menunggu penanganan dari petugas terkait.
Muhajirin juga mendorong masyarakat memperkuat pencegahan karhutla. Kesadaran untuk menjaga lingkungan, menghindari aktivitas yang dapat memicu api, serta segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko meluasnya api.
Untuk sektor infrastruktur, warga turut menyampaikan kondisi jalan yang masih membutuhkan perhatian.
Muhajirin menyebut masyarakat memahami pemerintah memiliki keterbatasan anggaran sehingga pembangunan tidak dapat dilakukan sekaligus di seluruh wilayah.
Meski memahami kondisi itu, masyarakat tetap berharap pembangunan infrastruktur dapat berlanjut secara bertahap dan menjangkau wilayah yang selama ini belum menjadi prioritas utama. Akses jalan menuju kawasan handil dan gang-gang permukiman menjadi salah satu kebutuhan yang diharapkan mendapat perhatian.
“Kalau untuk jalan, mereka sebenarnya menyadari pemerintah juga memiliki keterbatasan. Konsentrasi pemerintah saat ini banyak di kota. Namun, masyarakat yakin suatu saat perhatian pemerintah akan kembali turun ke wilayah handil-handil dan gang-gang,” ungkapnya.
Muhajirin memastikan aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam delapan titik reses akan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui DPRD Kalteng.
Ia berharap persoalan air bersih, pertanian, sarana penanganan karhutla, serta infrastruktur dapat memperoleh solusi secara bertahap sesuai kemampuan dan perencanaan pembangunan.
Kegiatan reses menjadi salah satu ruang bagi anggota DPRD untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus melihat kondisi di lapangan.
Dengan masukan yang berasal dari warga desa, pembahasan program pembangunan diharapkan dapat semakin mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat dan pemerataan pembangunan hingga wilayah pedesaan. (adv)
