MUARA TEWEH – Penyusunan Dokumen Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025–2030 yang berlangsung di Aula Rapat Setda baru-baru ini mendapat perhatian serius dari DPRD Barito Utara.
Anggota DPRD Suparjan Effendi menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif pemerintah daerah yang dinilainya sebagai langkah strategis dalam memperkuat perencanaan pembangunan jangka menengah yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Suparjan menilai, keberadaan PJPK sangat krusial dalam menjawab dinamika pertumbuhan penduduk serta tantangan bonus demografi yang sedang berlangsung.
Dokumen ini, menurutnya, menjadi landasan penting agar kebijakan pembangunan daerah tidak bersifat reaktif, melainkan dirancang secara sistematis berdasarkan proyeksi dan kebutuhan riil masyarakat.
“Dengan peta jalan yang jelas dan berbasis data, pembangunan kependudukan akan lebih terukur. Ini penting untuk memastikan kualitas sumber daya manusia Barito Utara terus meningkat seiring perkembangan zaman,” ungkap Suparjan.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menjalankan strategi yang telah dirumuskan dalam PJPK.
DPRD, kata dia, akan menjalankan fungsi pengawasan agar dokumen tersebut tidak hanya menjadi arsip perencanaan, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam setiap program prioritas daerah.
Lebih lanjut, Suparjan mendorong adanya sinergi lintas sektor sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun sistem kependudukan yang terintegrasi.
Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan sosial harus berjalan seiring agar hasil pembangunan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pembangunan kependudukan menyentuh banyak sektor. Karena itu perlu kerja sama yang solid antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar manfaatnya benar-benar dirasakan secara luas,” katanya.
Melalui penyusunan PJPK ini, Suparjan berharap Kabupaten Barito Utara dapat menyiapkan generasi yang produktif, berdaya saing, serta mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah di masa depan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (red/adv)
