Petani Kehilangan Kebun akibat Karhutla, Sudarsono Dorong Pemulihan Ekonomi Lewat Bantuan Bibit 2027

PALANGKA RAYA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak hanya menyebabkan kerusakan lingkungan, tetapi juga mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya petani yang kehilangan perkebunan sebagai sumber penghidu

Menghadapi kondisi ini, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono mendorong pemerintah menyiapkan program pemulihan ekonomi bagi warga yang terdampak agar dapat kembali membangun usaha dan memperoleh penghasilan.

Sudarsono menegaskan, masyarakat yang kehilangan kebun akibat karhutla membutuhkan perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah.

Pasalnya, kerusakan perkebunan kelapa sawit dan karet membuat sebagian petani kehilangan sumber pendapatan utama, sementara untuk membangun kembali kebun hingga produktif diperlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

Ia mengungkapkan, kondisi perekonomian masyarakat Kalteng dalam empat bulan terakhir cukup berat. Kebakaran perkebunan telah menyebabkan kerugian besar, terutama bagi warga yang menggantungkan kehidupan keluarga dari hasil pertanian dan perkebunan.

“Banyak masyarakat kita yang memiliki kebun sawit dua sampai tiga hektare terbakar. Begitu juga kebun karet. Ini tentu membutuhkan waktu untuk menghidupkan kembali perekonomian mereka,” ujar Sudarsono, Selasa (10/11/2026).

Menurutnya, dampak ekonomi akibat kebakaran kebun tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Tanaman kelapa sawit memang relatif lebih cepat kembali produktif, tetapi petani tetap membutuhkan waktu untuk menanam dan merawat tanaman baru hingga menghasilkan.

Sementara itu, perkebunan karet membutuhkan waktu sekitar enam hingga tujuh tahun untuk kembali produktif.

Kondisi tersebut menjadi beban tersendiri bagi keluarga petani karena hilangnya kebun berarti berkurangnya bahkan terhentinya pendapatan dari sektor perkebunan. Tanpa dukungan pemulihan, masyarakat berpotensi menghadapi kesulitan ekonomi dalam jangka panjang.

Karena itu, Sudarsono mendorong Pemprov Kalteng agar menjadikan pemulihan perkebunan rakyat sebagai bagian dari upaya membangkitkan kembali perekonomian masyarakat pascakarhutla.

Salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan adalah pengadaan bibit tanaman perkebunan melalui APBD 2027 untuk membantu warga menanami kembali lahan yang terbakar.

Sebagai tindak lanjut, ia mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Perkebunan agar segera melakukan pendataan terhadap masyarakat yang kebunnya terdampak kebakaran.

Langkah ini penting untuk mengetahui jumlah petani yang membutuhkan bantuan, luas lahan yang terbakar, serta jenis bibit yang diperlukan.

“Saya sudah meminta agar masyarakat yang terdampak kebakaran kebun segera didata. Tahun 2027 perlu dipertimbangkan pengadaan bibit perkebunan untuk rakyat, sehingga masyarakat bisa kembali membangun kebunnya dan memulihkan perekonomian keluarga,” katanya.

Sudarsono berharap program bantuan bibit tidak hanya membantu masyarakat mengembalikan fungsi lahan perkebunan, tetapi juga membuka kembali peluang pendapatan bagi keluarga petani.

Dengan adanya dukungan pemerintah, masyarakat diharapkan tidak harus menanggung seluruh beban pemulihan secara mandiri setelah kehilangan aset produktif akibat karhutla.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelaksanaan program harus tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan legalitas dan status lahan.

Bantuan bibit harus diprioritaskan bagi perkebunan masyarakat yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL), bukan di kawasan hutan produksi.

Pendataan dan verifikasi status lahan juga perlu dilakukan secara cermat agar bantuan pemerintah tepat sasaran serta tidak menimbulkan persoalan hukum.

Dengan demikian, program pemulihan dapat berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang benar-benar terdampak.

Ia berharap pemerintah memberikan ruang yang cukup bagi program pemulihan perkebunan rakyat dalam penyusunan anggaran 2027.

Upaya ini penting agar petani yang kehilangan kebun akibat karhutla memiliki kesempatan untuk kembali produktif, memulihkan pendapatan keluarga, dan berkontribusi terhadap kebangkitan ekonomi daerah.

“Kita berharap pemerintah menjadikan pemulihan perkebunan rakyat sebagai salah satu perhatian dalam penyusunan anggaran 2027, sehingga masyarakat terdampak dapat kembali produktif dan perekonomian daerah berangsur pulih,” imbuhnya. (adv)

Jumlah Pengunjung 10