![](https://malawen.com/wp-content/uploads/2026/06/MLW__GEPENG__HUT-KALTENG.jpg")
KASONGAN – Pemprov Kalteng terus memperkuat penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memastikan masyarakat yang berada di wilayah terdampak tetap memperoleh bantuan dan pelayanan dasar.
Di Katingan, dukungan pemerintah diwujudkan melalui penyaluran ribuan paket bantuan pangan, Bantuan Sosial Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS), air bersih, serta layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran turun langsung menyerahkan bantuan kepada masyarakat di dua lokasi, yakni Halaman Kantor Bupati Katingan dan Halaman Masjid Al-Muhajirin, Dusun Kereng Pangi, Kecamatan Katingan Hilir, Kamis (1/10/2026).
Penyaluran bantuan dilakukan untuk menjangkau masyarakat dari berbagai kelompok. Selain warga penerima KHBS, pemerintah juga memberikan dukungan kepada pekerja, pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat lain yang berada di wilayah terdampak.
Di Halaman Kantor Bupati Katingan, Pemprov Kalteng menyalurkan 3.300 paket bantuan pangan dan bantuan sosial KHBS kepada 969 penerima manfaat. Penerima berasal dari Kelurahan Kasongan Baru, Kelurahan Kasongan Lama, Desa Tumbang Liting, Dusun Hampangin, dan Desa Tewang Kadamba.
Bantuan juga diberikan kepada sekitar 2.500 penerima dari berbagai kelompok pekerjaan, mulai ASN Golongan I dan II, PPPK, tenaga outsourcing, pasukan kuning, sopir angkutan umum, buruh, petani, nelayan hingga juru parkir.
Sebanyak 500 paket lainnya disalurkan bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM. Bantuan ini diharapkan dapat mendukung masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di tengah kondisi yang dipengaruhi dampak karhutla.
Sementara di Halaman Masjid Al-Muhajirin, Dusun Kereng Pangi, pemerintah menyalurkan 2.026 paket bantuan pangan dan bantuan sosial KHBS kepada 969 penerima manfaat. Penerima berasal dari Desa Hampalit, Talangkah, Banut Kalanaman, dan Talian Kereng.
Agustiar Sabran menyampaikan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara bersama-sama. Upaya pengendalian api perlu dibarengi dengan perhatian terhadap masyarakat yang merasakan dampak langsung dari kondisi tersebut.
“Tidak mungkin membangun daerah ini dengan sendirinya. Kita harus bersama, bergotong royong dan saling membantu. Bukan waktunya saling menyalahkan, tetapi bagaimana kita mencari solusi,” tegas Agustiar.
Menurut Agustiar, kehadiran pemerintah di lapangan penting untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat. Ia pun meminta warga menyampaikan persoalan yang dihadapi agar dapat menjadi bahan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.
“Saya ini bukan petugas partai. Saya adalah petugas bapak dan ibu sekalian. Masyarakat yang memilih dan menggaji saya. Karena itu, kalau ada kesulitan, sampaikan kepada kami,” ucapnya.
Dalam penyaluran bantuan, ia juga menekankan perlunya memastikan penerima sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Pemerintah berupaya agar bantuan yang disiapkan dapat diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan.
Sekretaris Daerah Kalteng, Linae Victoria Aden mengatakan bantuan pangan yang diberikan Pemprov Kalteng ditujukan untuk membantu masyarakat yang terdampak karhutla. Sasaran bantuan juga mencakup warga yang belum menjadi penerima Kartu Huma Betang Sejahtera.
Linae menjelaskan, masyarakat yang merasa memenuhi kriteria sebagai penerima KHBS tetapi belum terdaftar dapat berkoordinasi dengan pemerintah desa atau kelurahan. Pengajuan juga dapat disampaikan melalui kanal pengaduan yang tersedia.
Setiap usulan akan menjalani proses verifikasi dan validasi sebelum penerima ditetapkan. Proses ini dilakukan untuk memastikan data yang digunakan dalam penyaluran bantuan sesuai dengan kondisi dan ketentuan program.
Bupati Katingan, Saiful mengapresiasi perhatian Pemprov Kalteng kepada masyarakat di wilayahnya. Dukungan berupa bantuan pangan, bantuan sosial, air bersih, dan layanan kesehatan diharapkan dapat membantu warga menghadapi dampak karhutla.
Penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan pemadaman api. Ketika kebakaran berdampak terhadap kehidupan masyarakat, pemerintah juga perlu memperhatikan kebutuhan pangan, ketersediaan air bersih, kesehatan, serta keberlangsungan aktivitas warga.
Karena itu, sinergi Pemprov Kalteng bersama pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, dan masyarakat terus diperlukan. Koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting agar penanganan kebakaran sekaligus dampaknya dapat dilakukan secara terpadu.
Selain bantuan pangan dan bantuan sosial KHBS, Pemprov Kalteng turut menghadirkan layanan CKG bagi masyarakat Katingan. Warga dapat memanfaatkan pelayanan itu untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan di tengah kondisi lingkungan yang terdampak karhutla.
Layanan kesehatan menjadi bagian dari rangkaian dukungan pemerintah kepada masyarakat. Dengan menggabungkan bantuan kebutuhan dasar dan pelayanan kesehatan, penanganan dampak karhutla diharapkan dapat menjangkau kebutuhan warga secara lebih menyeluruh. (adv)
