Limbah dan Wisata Desa Jadi Sorotan, Agie Siap Kawal Aspirasi Masyarakat Katingan ke Pemkab

PALANGKA RAYA – Kebutuhan penanganan limbah dan peningkatan fasilitas pariwisata desa menjadi perhatian Anggota DPRD Kalteng, Agie.

Ia berkomitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Katingan agar berbagai persoalan yang disampaikan warga dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

Dua persoalan ini memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa. Penanganan limbah menyangkut upaya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, sedangkan peningkatan sarana prasarana wisata berkaitan dengan pengembangan potensi lokal yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Agie mengatakan, pihaknya akan mengawal aspirasi warga dengan menjalin komunikasi dan koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan.

Langkah ini diperlukan agar setiap usulan dapat disampaikan kepada perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penanganannya.

Ia menjelaskan, tidak seluruh persoalan masyarakat menjadi kewenangan pemerintah tingkat provinsi.

Terdapat sejumlah urusan yang secara regulasi menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, sehingga diperlukan koordinasi agar proses penyelesaian berjalan sesuai aturan dan tidak melampaui batas kewenangan masing-masing.

“Masalah penanganan limbah dan pengelolaan objek wisata tingkat desa pada dasarnya adalah kewenangan pemerintah kabupaten. Tentu hal ini akan segera kami koordinasikan dengan Pemkab Katingan agar penanganannya tepat sasaran,” ujar Agie belum lama ini.

Terkait penanganan limbah, Agie menilai persoalan lingkungan tidak boleh diabaikan karena dapat memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat apabila tidak ditangani secara tepat.

Pengelolaan limbah membutuhkan perhatian serius, baik dari sisi sistem penanganan maupun dukungan fasilitas yang diperlukan di lapangan.

Penanganan yang terencana juga penting untuk menjaga kebersihan kawasan permukiman dan lingkungan sekitar.

Pemerintah daerah melalui instansi teknis perlu melihat kebutuhan masyarakat agar solusi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain masalah lingkungan, pengembangan objek wisata desa juga menjadi salah satu aspirasi yang ingin diperjuangkan.

Masyarakat Katingan menginginkan dukungan pengadaan sarana dan prasarana agar potensi wisata di wilayah mereka dapat berkembang lebih baik.

Agie menyebut, fasilitas pendukung memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas pariwisata.

Keberadaan sarana yang memadai dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung sekaligus membantu pengelola mengembangkan destinasi wisata secara lebih optimal.

Pengembangan wisata desa juga memiliki peluang besar untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Ketika suatu destinasi semakin berkembang, kesempatan usaha bagi warga sekitar turut terbuka, baik melalui perdagangan, penyediaan makanan dan minuman, jasa pelayanan maupun penjualan produk unggulan lokal.

Karena itu, kebutuhan fasilitas wisata perlu mendapat perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dukungan pemerintah dapat menjadi salah satu faktor yang membantu masyarakat mengelola potensi wisata secara lebih terarah, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Agie memastikan aspirasi mengenai pengadaan sarana wisata akan diteruskan kepada Pemkab Katingan untuk dibahas bersama instansi terkait.

Ia juga menegaskan bahwa peran DPRD tidak hanya menampung keluhan masyarakat, tetapi turut menjembatani komunikasi agar kebutuhan warga dapat diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan.

“Warga meminta dukungan pengadaan sarana wisata agar desa mereka lebih berkembang dan usulan itu akan kami bawa ke Pemkab. Saat ini proses koordinasi awal sudah mulai kami lakukan, jadi ditunggu saja tindak lanjutnya,” tandasnya.

Melalui langkah koordinasi ini, Agie ingin memastikan aspirasi masyarakat Katingan mendapat ruang pembahasan di tingkat pemerintah kabupaten.

Penanganan limbah dan peningkatan fasilitas wisata diharapkan dapat menjadi perhatian bersama, sehingga pembangunan desa mampu berjalan seimbang antara kepentingan pelestarian lingkungan, pengembangan potensi daerah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (adv)

Jumlah Pengunjung 15