Hadapi Ancaman Banjir Saat Musim Hujan, DPRD Kalteng Minta Pemerintah Perkuat Langkah Pencegahan

  • Bagikan
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah.

PALANGKA RAYA – Memasuki masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan, kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam di Kalteng perlu menjadi perhatian serius.

DPRD Kalteng mendorong pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi, terutama untuk mengantisipasi banjir, genangan air hingga tanah longsor yang berpotensi terjadi akibat meningkatnya curah hujan.

Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, meminta seluruh pihak terkait tidak menunggu sampai bencana terjadi untuk mengambil tindakan.

Berbagai langkah pencegahan perlu dipersiapkan lebih awal, mulai dari pemantauan wilayah rawan, kesiapan infrastruktur pengendali air hingga penyampaian informasi peringatan dini kepada masyarakat.

Ia berharap Pemprov Kalteng melalui Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) dapat mengoptimalkan upaya mitigasi secara terencana dan tepat sasaran.

Pemetaan daerah rawan bencana menjadi salah satu langkah penting agar pemerintah memiliki gambaran mengenai wilayah yang membutuhkan penanganan dan pengawasan lebih intensif.

“Kita harapkan mitigasi yang dilakukan Pemprov Kalteng melalui BPBPK betul-betul efektif dan tepat sasaran. Misalnya pemantauan secara berkala debit sungai, pemetaan zona banjir ataupun longsor, juga informasi-informasi prakiraan hujan, perbaikan atau pembersihan drainase,” katanya, belum lama ini.

Siti Nafsiah menjelaskan, perubahan musim turut mengubah jenis ancaman bencana yang harus diantisipasi pemerintah dan masyarakat. Ketika musim kemarau, kewaspadaan lebih banyak diarahkan pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sementara saat memasuki musim hujan, perhatian perlu difokuskan pada potensi banjir dan genangan akibat tingginya intensitas curah hujan.

“Kemarin kita selalu siaga dan waspada terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan utamanya. Kalau sekarang kewaspadaan kita adalah soal munculnya genangan luas, bahkan banjir akibat curah hujan yang tinggi,” ungkapnya.

Ia mengingatkan, sejumlah kawasan memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi ketika curah hujan meningkat.

Permukiman di dataran rendah dan wilayah yang berada di sekitar aliran sungai perlu mendapatkan pemantauan secara berkala, khususnya ketika debit air mulai mengalami peningkatan.

Kondisi saluran drainase juga tidak boleh luput dari perhatian. Drainase yang tersumbat sampah, mengalami kerusakan atau tidak mampu menampung aliran air dapat memperbesar risiko genangan di kawasan permukiman.

Karena itu, pemeriksaan dan pembersihan saluran air perlu dilakukan sebelum intensitas hujan semakin tinggi.

Selain itu, kawasan lahan gambut yang sebelumnya mengalami karhutla juga perlu mendapat perhatian dalam menghadapi perubahan musim.

Pemantauan kondisi lingkungan di wilayah tersebut diperlukan sebagai bagian dari upaya mengantisipasi genangan dan dampak perubahan cuaca.

Siti Nafsiah juga menekankan pentingnya penyebarluasan informasi prakiraan cuaca kepada masyarakat.

Informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta BPBPK harus dapat diakses dengan mudah sehingga warga memiliki waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan cuaca ekstrem.

Kesiapsiagaan masyarakat tidak kalah penting dibandingkan langkah yang dilakukan pemerintah.

Warga yang tinggal di daerah rawan banjir diharapkan lebih memperhatikan kondisi lingkungan, memantau perkembangan debit sungai serta mengetahui jalur dan lokasi aman apabila sewaktu-waktu diperlukan evakuasi.

“Meskipun ada mitigasi dari Pemprov Kalteng dan kabupaten/kota, menurut saya warga harus tetap disarankan selalu waspada secara mandiri, karena biasanya ketika terjadi bencana yang terdampak pertama adalah masyarakat,” ujar Siti Nafsiah.

Ia juga mengajak masyarakat membangun kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan gotong royong. Membersihkan selokan, saluran pembuangan dan drainase secara rutin merupakan langkah sederhana yang dapat membantu memperlancar aliran air.

Kebiasaan menjaga kebersihan lingkungan juga perlu diperkuat agar sampah tidak menumpuk dan menghambat saluran ketika hujan deras.

Lebih dari itu, upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan melalui edukasi yang berkelanjutan. Sosialisasi mengenai ancaman banjir, cara menghadapi keadaan darurat, langkah penyelamatan diri hingga kewaspadaan terhadap penyakit pascabanjir perlu diperluas.

Hal ini penting karena dampak bencana tidak hanya berkaitan dengan kerusakan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.

DPRD Kalteng turut mendorong peningkatan kapasitas relawan kebencanaan dan pembentukan lingkungan tangguh bencana hingga tingkat RT maupun kelurahan.

Dengan adanya kelompok masyarakat yang memahami prosedur penanganan darurat, penyampaian informasi dan koordinasi ketika bencana terjadi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.

Pemerintah kabupaten dan kota juga diharapkan memperkuat koordinasi dengan BPBPK serta instansi terkait dalam mempersiapkan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

Ketersediaan peralatan evakuasi, kesiapan petugas dan pemetaan lokasi pengungsian menjadi bagian dari persiapan yang perlu diperhatikan.

Melalui langkah pencegahan yang terencana, pemantauan wilayah secara konsisten dan keterlibatan aktif masyarakat, ancaman bencana hidrometeorologi saat musim hujan diharapkan dapat dihadapi dengan lebih baik.

DPRD Kalteng berharap kesiapsiagaan seluruh pihak menjadi upaya bersama untuk melindungi keselamatan warga sekaligus mengurangi kerugian akibat bencana di berbagai daerah. (adv)

+ posts
BACA JUGA  Porprov XIII 2026 Jadi Momentum Prestasi Olahraga Kalteng
  • Bagikan
.
Verified by MonsterInsights