PALANGKA RAYA – Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, memberikan pengarahan kepada seluruh pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kalteng di Aula Jayang Tingang, Rabu (18/2/2026).
Kegiatan tersebut menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Agustiar Sabran menekankan bahwa integritas, loyalitas, dan profesionalitas harus menjadi nilai dasar yang dipegang teguh oleh setiap ASN.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada konsistensi aparatur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab secara disiplin serta berorientasi pada hasil.
Agustiar menyampaikan bahwa reformasi birokrasi perlu diwujudkan melalui langkah nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel akan memperkuat kepercayaan publik serta mempercepat pencapaian target pembangunan daerah.
“ASN harus mampu bekerja secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap kebijakan dan program harus dirasakan manfaatnya secara konkret,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan seluruh pejabat, mulai dari Eselon II hingga Eselon IV, untuk menjaga netralitas serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Selain itu, aparatur diminta lebih peka terhadap dinamika sosial dan aktif merespons berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Agustiar turut menginstruksikan agar Program Kartu Huma Betang Sejahtera dikawal secara optimal, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan. Program ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan menuju Kalteng yang makin berkah, maju, dan sejahtera dalam rangka menyongsong Indonesia Emas 2045.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menambahkan bahwa kedisiplinan ASN menjadi faktor penting dalam menyukseskan berbagai program prioritas, termasuk dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan kesiapan teknis dan administrasi berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menegaskan pentingnya pengawasan berjenjang dalam pelaksanaan program.
Kepala perangkat daerah diminta melakukan pendampingan hingga ke tingkat desa dan kelurahan agar pelaksanaan program tepat sasaran dan sesuai regulasi.
Melalui pengarahan tersebut, Pemprov Kalteng berharap tercipta sinergi dan komitmen kuat seluruh ASN dalam mendorong reformasi birokrasi serta memastikan setiap program pembangunan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (*)
