Karhutla Belum Reda, Junaidi Desak Pemprov Kalteng Periksa Kesiapan Seluruh Daerah

PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalteng membutuhkan kesiapan bersama, bukan hanya mengandalkan pemerintah tingkat provinsi.

Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, meminta Pemprov Kalteng segera mengevaluasi penanganan karhutla secara menyeluruh hingga tingkat kabupaten/kota, menyusul kebakaran yang masih terjadi dan menimbulkan kabut asap di sejumlah wilayah.

Junaidi menegaskan, evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan setiap daerah dalam menghadapi karhutla, mulai dari dukungan anggaran, ketersediaan personel, hingga sarana dan prasarana pemadaman.

Langkah ini penting agar berbagai kekurangan dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sebelum menghambat upaya penanganan di lapangan.

Ia mendorong Pemprov Kalteng segera mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota dalam rapat koordinasi khusus.

Melalui forum itu, setiap kepala daerah dapat menyampaikan perkembangan penanganan karhutla sekaligus memaparkan kendala yang dihadapi, sehingga solusi dapat dirumuskan secara bersama dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Harapan kita, pemerintah provinsi bisa melakukan rapat koordinasi dengan wali kota dan bupati se-Kalteng dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan penanganan karhutla di akhir tahun 2026 ini,” katanya, Senin (12/10/2026).

Junaidi menjelaskan, kemampuan setiap kabupaten/kota dalam menangani karhutla tidak sama. Ada daerah yang mungkin memiliki dukungan anggaran dan peralatan memadai, sementara daerah lain masih menghadapi keterbatasan.

Perbedaan kondisi ini perlu menjadi perhatian agar kesiapan penanganan dapat diperkuat secara merata.

Menurutnya, koordinasi lintas daerah juga diperlukan untuk memastikan dukungan pemerintah benar-benar menjawab persoalan di lapangan.

Evaluasi tidak cukup hanya membahas laporan kegiatan, tetapi harus mampu mengungkap kendala operasional, kebutuhan tambahan, serta langkah perbaikan yang dapat segera dilaksanakan.

Persoalan anggaran menjadi salah satu hal yang disoroti. Ia meminta pemerintah kabupaten/kota meninjau kemampuan keuangan daerah masing-masing, terutama apabila kebutuhan penanganan karhutla masih belum terpenuhi.

Pembahasan bersama diperlukan agar keterbatasan anggaran tidak menghambat kesiapan menghadapi kebakaran.

“Kalau memang ternyata kabupaten/kota kesulitan masalah anggaran, maka perlu dibicarakan dan dicari solusinya. Karena kita belum tahu apakah masing-masing kabupaten/kota sudah melakukan pembahasan APBD Perubahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kemungkinan pemenuhan kebutuhan melalui APBD Perubahan dapat dibicarakan sesuai tahapan penganggaran dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.

Dengan perencanaan yang lebih terarah, kebutuhan penanganan dapat dipetakan sejak awal dan pemerintah memiliki gambaran mengenai dukungan yang diperlukan.

Junaidi mengingatkan bahwa kesiapan Pemprov Kalteng harus diikuti kesiapan pemerintah kabupaten/kota. Tanpa dukungan yang seimbang, upaya penanganan berpotensi tidak berjalan maksimal, meskipun pemerintah tingkat provinsi telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi.

“Walaupun provinsi persiapannya matang dan siap, tetapi kabupaten/kota tidak siap, sama juga,” tegasnya.

Karena itu, evaluasi juga perlu mencakup kesiapan petugas, kondisi peralatan pemadaman, serta kecepatan koordinasi ketika ditemukan titik kebakaran. Setiap unsur yang terlibat harus memahami tugas dan tanggung jawabnya agar pengerahan personel maupun peralatan dapat dilakukan secara tepat.

Selain itu, pemantauan kondisi lapangan perlu terus diperkuat untuk mengantisipasi apabila cuaca kering masih berlangsung hingga akhir tahun. Informasi yang akurat dan koordinasi yang cepat dapat membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan serta mengurangi risiko meluasnya kebakaran.

Junaidi berharap Pemprov Kalteng segera mengambil langkah konkret dengan melibatkan seluruh kepala daerah.

Evaluasi yang disertai tindak lanjut jelas diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan setiap wilayah, mengatasi kendala anggaran maupun operasional, serta menekan dampak karhutla dan kabut asap terhadap masyarakat. (adv)

Jumlah Pengunjung 13