PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng Fraksi PAN, Agi, kembali menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan di wilayah Kota Palangka Raya.
Ia menyoroti masih adanya beberapa desa tertinggal di Kecamatan Rakumpit yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Selama delapan hari masa reses, Agi melakukan kunjungan ke sejumlah kelurahan di Rakumpit, di antaranya Kenarakan, Pager, Gaung Baru, Panjehang, Petuk Berunai, Bukit Suha, dan Muku Baru.
Dalam kunjungan itu, ia menyerap berbagai aspirasi warga yang sebagian besar mengeluhkan kondisi infrastruktur dasar yang belum memadai.
“Masyarakat masih kesulitan karena akses jalan dan jembatan rusak. Ini membuat mereka terisolasi dan menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan,” ujar Agi, Rabu (12/11/2025).
Agi menyebut, keberadaan desa tertinggal di Palangka Raya menjadi ironi, mengingat kota ini merupakan pusat pemerintahan dan ibu kota provinsi.
Kondisi tersebut, kata dia, harus segera diatasi melalui program pembangunan yang lebih merata hingga ke wilayah terluar.
“Tidak seharusnya di ibu kota provinsi masih ada desa yang tertinggal. Pemerintah perlu memastikan seluruh warga, termasuk di Rakumpit, mendapatkan akses pembangunan yang setara,” tegasnya.
Ia menambahkan, masyarakat di Rakumpit juga menghadapi persoalan biaya transportasi yang tinggi. Ketika ada warga yang sakit atau memiliki keperluan mendesak, mereka harus menempuh perjalanan panjang dengan dua kali transportasi.
“Untuk satu kali perjalanan saja, biaya transportasi bisa mencapai dua ratus ribu hingga tiga ratus ribu rupiah. Ini beban berat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Agi menilai, percepatan pembangunan di Rakumpit akan berdampak besar terhadap kemajuan Kota Palangka Raya secara keseluruhan. Infrastruktur yang baik akan membuka akses ekonomi baru dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat.
“Saya akan kawal hasil reses ini sampai ke Gubernur dan dinas teknis. Kita ingin masyarakat Rakumpit bisa merasakan manfaat pembangunan sebagaimana warga di pusat kota,” tuturnya.
Ia pun berharap pemerintah kota dan provinsi bisa bersinergi dalam menuntaskan ketimpangan pembangunan.
Menurutnya, keadilan pembangunan harus dirasakan semua warga tanpa terkecuali.
“Sudah saatnya Palangka Raya tumbuh secara menyeluruh. Tidak boleh ada lagi wilayah yang tertinggal, karena membangun dari pinggiran adalah kunci keadilan pembangunan,” pungkasnya. (*)
