PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna ke-11 Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025 yang dirangkai dengan Rapat Paripurna ke-1 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Senin (5/1/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalimantan Tengah dan dihadiri anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Turut hadir Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Johni Sonder.
Agenda rapat paripurna diisi dengan penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD dari lima daerah pemilihan yang dilaksanakan pada 2–9 November 2025.
Laporan tersebut merangkum aspirasi masyarakat dari berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, sosial dan kepemudaan, pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan, hingga pendidikan.
Sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah juga disampaikan sebagai bahan evaluasi bersama.
Wakil Gubernur Edy Pratowo saat membacakan sambutan Gubernur menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan reses yang telah dilakukan anggota DPRD.
Ia menilai reses menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah.
“Reses merupakan sarana strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat secara langsung, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih responsif,” katanya.
Edy menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan DPRD. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang berkualitas serta berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S. Dohong menegaskan pentingnya menjaga harmoni dan semangat kolegialitas antarlembaga.
Ia juga menekankan perlunya pendalaman kajian dan dialog konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan guna menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Rapat paripurna ini menjadi momentum awal Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026 untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mendorong pembangunan Kalimantan Tengah yang berkelanjutan dan inklusif. (*)
