Kalteng Kembali Raih WTP, Jadi Momentum Perkuat Akuntabilitas dan Kualitas Pembangunan

PALANGKA RAYA – Pemprov Kalteng kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi opini WTP ke-12 yang diraih secara berturut-turut, sekaligus menegaskan konsistensi pemerintah daerah dalam menerapkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah BPK RI, Slamet Kurniawan, pada Rapat Paripurna DPRD Kalteng Ke-2 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Rabu (17/6/2026) malam.

Opini WTP merupakan bentuk penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

Predikat tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian internal yang memadai, serta memenuhi aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus memperkuat kinerja pemerintahan, terutama dalam memastikan setiap anggaran yang dialokasikan mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Setiap anggaran yang digunakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Opini WTP menjadi penyemangat bagi kita untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus meningkatkan efektivitas pembangunan,” ujar Agustiar.

Ia menegaskan bahwa tata kelola keuangan yang baik merupakan fondasi penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan.

Oleh karena itu, Pemprov Kalteng akan terus mendorong pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, tepat sasaran, serta berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan sektor ekonomi masyarakat menjadi beberapa prioritas yang terus didorong melalui pemanfaatan anggaran daerah yang optimal.

Selain itu, Agustiar berharap seluruh perangkat daerah dapat terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus meningkat.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, menyampaikan bahwa raihan opini WTP patut diapresiasi sebagai hasil dari upaya bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan BPK RI.

Menurut Riska, rekomendasi hasil pemeriksaan harus menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah untuk memperbaiki berbagai aspek pengelolaan keuangan, meningkatkan kualitas pengawasan, serta memaksimalkan pelaksanaan program pembangunan.

“Tindak lanjut yang cepat dan tepat terhadap rekomendasi BPK menjadi langkah penting untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Slamet Kurniawan juga menyampaikan sejumlah rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan rekomendasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan daerah dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Raihan opini WTP ke-12 berturut-turut ini tidak hanya menjadi indikator keberhasilan dalam penyusunan laporan keuangan, tetapi juga menjadi momentum untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Dengan pengelolaan keuangan yang semakin baik, diharapkan berbagai program pembangunan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat Kalteng. (adv)

Jumlah Pengunjung 21