Kalteng Berkontribusi Besar, DPRD Minta Porsi DBH Lebih Proporsional

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, meminta pemerintah pusat meningkatkan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah.

Kebijakan itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan fiskal Kalteng dalam membiayai pembangunan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Freddy menilai, besarnya kontribusi Kalteng terhadap penerimaan nasional perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan transfer ke daerah.

Pembagian hasil dari penerimaan negara diharapkan dapat diberikan secara lebih proporsional sehingga manfaat pembangunan juga dapat dirasakan lebih luas di daerah.

“Bagaimanapun bagi hasil dari pendapatan pajak dan lain-lain itu harus lebih maksimal lagi. Memang sulit apabila bergantung dengan pemerintah pusat,” kata Freddy, Kamis (8/10/2026).

Ia mengatakan, pemerintah daerah tetap harus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi sumber-sumber pendapatan lokal menjadi langkah penting untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat.

Namun, kondisi Kalteng dengan wilayah yang luas dan kebutuhan pembangunan yang beragam membuat dana transfer masih menjadi salah satu sumber pembiayaan utama.

DBH, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah daerah.

Di tengah kondisi itu, kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi perhatian. Freddy menyebut keterbatasan transfer dari pusat dapat memberikan tekanan terhadap kemampuan daerah dalam mengatur pembiayaan pembangunan.

“Ini memang bukan Kalteng saja, sebagaimana juga daerah-daerah lain memang rata-rata menjerit. Karena TKD yang dipangkas,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah pusat perlu memperhatikan kemampuan fiskal setiap daerah dalam menetapkan kebijakan transfer. Pengurangan alokasi anggaran dapat berdampak pada ruang gerak pemerintah daerah dalam menentukan prioritas, terutama untuk program yang membutuhkan dukungan anggaran cukup besar.

Karena itu, peningkatan DBH menjadi salah satu hal yang perlu diperjuangkan dalam kebijakan fiskal ke depan.

Freddy tidak mempersoalkan apabila pembagian hasil tidak mencapai 100 persen, namun berharap porsi yang diterima daerah tidak terlalu jauh dari kontribusi yang diberikan.

“Antara lain ya kenaikan DBH. Oke lah tidak 100 persen, tapi jangan juga yang terlampau jauh banget,” tegas Freddy.

Ia menambahkan, penguatan kapasitas fiskal daerah tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran yang tersedia. Ruang fiskal yang cukup akan menentukan kemampuan pemerintah daerah menjalankan pembangunan secara berkelanjutan, menjaga pelayanan publik, serta merespons kebutuhan masyarakat.

Kondisi itu juga menjadi alasan penting bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan PAD secara bersamaan dengan memperjuangkan skema transfer yang lebih proporsional.

Dengan demikian, sumber pembiayaan pembangunan dapat diperkuat dari berbagai sisi.

Freddy berharap pemerintah pusat membuka ruang pembahasan yang lebih luas dengan daerah terkait kebijakan TKD dan DBH.

Kalteng membutuhkan dukungan fiskal yang memadai agar pembangunan tetap berjalan dan pelayanan masyarakat tidak terdampak oleh semakin terbatasnya ruang anggaran.

Ia menegaskan, peningkatan DBH bukan sekadar persoalan penambahan penerimaan daerah, tetapi berkaitan langsung dengan kemampuan pemerintah dalam mengelola pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dengan pembagian yang lebih proporsional, Kalteng diharapkan dapat memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor. (adv)

Jumlah Pengunjung 12