Purdiono Minta Pemerintah Buktikan Kinerja Kopdes Sebelum Alihkan Gaji ASN

PALANGKA RAYA – Rencana pemerintah pusat menyalurkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan baru sebelum kesiapan koperasi benar-benar teruji.

Purdiono menilai, pemerintah seharusnya mengutamakan evaluasi terhadap sistem yang sudah berjalan.

Apabila masih terdapat kekurangan dalam mekanisme yang ada, pembenahan perlu dilakukan agar pelayanan tetap efektif dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Ia menekankan, setiap rencana kebijakan harus didukung kajian yang matang, perencanaan yang realistis, serta kesiapan lembaga pelaksana.

Tanpa persiapan yang memadai, kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan justru berpotensi menghadirkan tantangan baru dalam pelaksanaannya.

“Saya justru mengkritik pemerintah. Pertama, kementerian jangan terlalu banyak berwacana. Kita kan sistem sudah ada. Kalau itu kurang, kita benahi, bukan kita ubah. Ini kan jadi masalah baru lagi,” kata Purdiono, Selasa (19/10/2026).

Ia menegaskan, Kopdes Merah Putih perlu menunjukkan kemampuan dalam menjalankan kegiatan usaha sebelum mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar, termasuk apabila nantinya dipercaya terlibat dalam penyaluran gaji ASN.

Menurut Purdiono, koperasi memiliki karakteristik sebagai badan usaha yang mengedepankan kebersamaan dan kepentingan anggota.

Karena itu, pengembangannya membutuhkan proses, mulai dari penguatan organisasi, peningkatan kapasitas pengelola, hingga pembentukan sistem usaha yang mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan.

“Koperasi itu kan usaha bersama, semestinya didirikan oleh masyarakat yang satu visi, anggota mendapat manfaat yang sama. Tentu saja untuk berputarnya roda perekonomian masyarakat. Nah, hal tersebut kan butuh proses,” ujarnya.

Purdiono mengingatkan, pembentukan Kopdes Merah Putih tidak boleh hanya berorientasi pada perluasan fungsi kelembagaan.

Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan koperasi mampu menjalankan kegiatan operasional secara profesional, memiliki pengelolaan keuangan yang baik, serta memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Terlebih, koperasi juga harus menghadapi persaingan dengan berbagai lembaga keuangan dan penyedia jasa lainnya.

Kondisi itu menuntut pengelola koperasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan membangun tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mendorong pemerintah membuka peluang kerja sama antara Kopdes Merah Putih dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Kolaborasi dapat dikembangkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi, sepanjang memiliki tujuan yang jelas dan dilaksanakan sesuai kapasitas masing-masing pihak.

Di saat yang sama, Purdiono meminta pemerintah daerah membenahi pengelolaan BUMD agar mampu bekerja lebih optimal.

BUMD diharapkan tidak hanya menjalankan aktivitas usaha, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Terkait rencana penyaluran gaji ASN melalui Kopdes Merah Putih pada 2026, ia kembali mengingatkan pentingnya membedakan antara perencanaan dan kesiapan pelaksanaan. Pemerintah perlu memastikan program berjalan terlebih dahulu sebelum menetapkan target yang lebih besar.

“Lebih baik jangan terlalu banyak berwacana. Silakan saja Kopdes itu jalan dulu. Jalan saja belum, wacananya sudah terlalu jauh,” tegasnya.

Purdiono menyatakan dukungannya terhadap pengembangan koperasi sebagai salah satu upaya memperkuat perekonomian masyarakat.

Namun, dukungan itu harus diikuti langkah konkret, sehingga program yang dirancang pemerintah tidak berhenti pada penyampaian gagasan.

Ia berharap Kopdes Merah Putih dapat berkembang secara bertahap dengan mengutamakan kesiapan pengurus, kualitas pengelolaan, dan manfaat bagi anggota.

Keberhasilan koperasi, kata dia, harus terlihat dari pelaksanaan dan hasil yang dirasakan masyarakat, bukan hanya dari besarnya rencana yang disampaikan.

“Kita mendukung koperasi itu ada, tapi jangan terlalu jauh. Kalau hanya berwacana, lalu seperti apa akhirnya nanti,” pungkasnya. (adv)

Jumlah Pengunjung 11