PALANGKA RAYA – Realisasi program seribu unit rumah subsidi untuk guru di Kalimantan Tengah masih jauh dari target.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, belum lama ini mengungkapkan bahwa berdasarkan data sementara, baru 127 unit yang tercatat terealisasi.
Ia menilai rendahnya angka tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam pola pelaksanaan, khususnya terkait pendataan dan penyampaian informasi kepada para guru.
Menurutnya, jika permasalahan ini tidak dibenahi, program yang difokuskan untuk mendukung kesejahteraan tenaga pendidik itu berpotensi tidak terserap maksimal.
Sugiyarto mengatakan, sebagian besar guru di daerah belum memahami mekanisme pengajuan, termasuk syarat dan alur kerja sama dengan pengembang.
Minimnya sosialisasi dari pihak terkait menjadi salah satu kendala utama yang menghambat partisipasi guru dalam program tersebut.
Keterbatasan pengembang perumahan di beberapa wilayah juga menambah tantangan.
Guru yang ingin mengikuti program harus melalui proses kredit perumahan terlebih dahulu, sementara di sejumlah daerah masih belum tersedia layanan perbankan pendukung seperti BTN.
Ia menegaskan bahwa program ini bersifat inklusif dan terbuka bagi seluruh guru, baik ASN maupun non-ASN, termasuk guru yang mengajar pada jenjang SD, SMP, SLTA, hingga SLB. Persyaratan utamanya adalah memiliki SK guru dan merupakan warga Kalteng.
Sugiyarto berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh, terutama dalam aspek pendataan serta penyebaran informasi ke sekolah-sekolah.
Dengan sosialisasi yang lebih merata dan akses yang lebih baik, ia meyakini jumlah penerima manfaat dapat meningkat signifikan.
“Program ini sangat membantu guru, tetapi harus dipastikan mereka benar-benar mengetahui dan memahami prosesnya. Jika itu berjalan, serapan pasti lebih baik,” ujarnya. (dd)
